UPPD SENEN

MENGUCAPKAN SELAMAT HARI LEBARAN IDUL FITRI 1436 H

MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN

ATAS SEGALA KESALAHAN DAN KEKURANGAN KAMI

DALAM MELAYANI WAJIB PAJAK KECAMATAN SENEN

SEMOGA KAMI DAPAT TERUS MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN

PELAYANAN PAJAK DIBUKA KEMBALI 

SEJAK HARI RABU TANGGAL 22 JULI 2015

GERAI PELAYANAN

PAJAK DAERAH-PAJAK PUSAT-PTSP-KECAMATAN

PUSAT GROSIR SENEN JAYA

30 JUNI - 3 JULI 2015

Menindaklanjuti Pelaksanaan Gerai Pelayanan sebelumnya pada tgl. 8 Juni s/d 12 Juni 2015 di Plaza Atrium Senen guna melaksanakan Instruksi Kepala Dinas Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pendataan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Reklame. Untuk kedua kalinya UPPD Senen bersama Kecamatan Senen, PTSP Senen dan KPP Pratama Senen kembali melaksanakan kegiatan Gerai Pelayanan di Pusat Grosir Senen Jaya (PGSJ) bekerjasama dengan PT. Jaya Real Property sebagai pengelola gedung. Gerai Pelayanan dilaksanakan 5 (lima) hari dimulai Selasa tgl. 30 Juni s/d Jumat tgl. 3 Juli 2015, dari jam 10.00 s/.d 15.30 di Lantai 1 Pusat Grosir Senen Jaya (PGSJ).

GERAI PAJAK DAERAH, PAJAK PUSAT DAN 
LAYANAN PERIZINAN

Plaza Atrium, 8-12 Juni 2015

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pendataan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Reklame, UPPD Senen melaksanakan kegiatan Gerai Pajak Reklame di Plaza Atrium Senen bekerjasama dengan PT. Plaza Adhika Lestari sebagai pengelola gedung, melaksanakan Gerai Pelayanan yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari dimulai Senin tgl. 8 Juni s/d Jumat tgl. 12 Juni 2015, dari jam 10.00 s/.d 15.30 di Lt. Dasar Atrium Plaza, dengan kegiatan:

PENDATAAN RUMAH KOS DI KECAMATAN SENEN

       Berita mengenai Rumah Kos menjadi marak belakangan ini dikarenakan adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh para penyewanya seperti menjadi tempat tinggal para pelaku kejahatan, tempat prostitusi terselubung, Narkoba hingga menjadi lokasi pembunuhan. Pemilik Rumah Kos menderita kerugian dari keadaan ini dan ternyata masih banyak Rumah Kos tidak berizin dan belum menjadi Wajib Pajak Hotel.

PENGURANGAN PAJAK PBB-P2 DAN SANKSI BUNGA 

TAHUN 2012 KEBAWAH

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2015 tentang Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 sebelum dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka kepada para Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk mengurangi hutang PBB-P2 nya berupa pengurangan pokok piutang PBB-P2  dan penghapusan sanksi bunga dengan ketentuan:

Sosialisasi PBB-P2 di Kecamatan Senen Tahun 2015

Berbeda dengan provinsi lain di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki sumber daya alam sebagai andalan penerimaan daerah. Sumber anggaran daerah DKI Jakarta bertumpu pada penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah. Salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Seperti yang kita ketahui, Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan kepada orang atau badan hukum yang menikmati/memperoleh manfaat atas bumi (tanah) dan bangunan sebagai salah satu kewajiban kepada negara dan sejak tahun 2013 pemungutan di Provinsi DKI Jakarta sudah diserahkan Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

  Penyerahan SPPT PBB-P2 Kecamatan Senen

Tahun 2015

Pembangunan di DKI Jakarta memerlukan dana yang sangat besar. Meskipun APBD dari tahun ke tahun terus meningkat, namun infrastruktur kota dan sarana kebutuhan masyarakat lainnya yang harus dibangun masih cukup banyak dan masih belum tercukupi. Untuk itu peningkatan Pajak Daerah terus dilaksanakan. APBD DKI 2015 adalah sebesar Rp 73,083 trilliun. Anggaran tersebut meningkat 0,24 persen dari APBD tahun lalu sebesar Rp72,9 triliun.  ‎Prioritas pembangunan dilakukan pada penanggulangan banjir, pembangunan tanggul-tanggul, perbaikan jalanan, pembelian tanah untuk ruang terbuka hijau. Jakarta membutuhkan banyak lahan untuk membuat waduk. Selain itu akan dipercepat perbaikan dan pembangunan sekolah-sekolah, termasuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) selain peningkatan kualitas dan kuantitas Kartu Jakarta Sehat (KJS) . Untuk anggaran pendidikan, Pemprov DKI menganggarkan 27 persen dari total APBD DKI 2015.