Pemasangan Plang Tunggakan PBB sebagai Penegakan Hukum 

Pemasangan Plang Tunggakan PBB di Jalan Kramat Raya

Pajak Bumi dan Bangunan atau disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan. Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak PBB.

Tindakan penyegelan terhadap bangunan dan tanah tersebar di wilayah Senen berdasarkan Intruksi Gubernur (Ingub) Nomor 89 Tahun 2013. Tindakan ini terpaksa dilakukan karena pemilik bangunan dan lahan mengabaikan surat peringatan yang telah disampaikan oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Melalui tindakan ini diharapkan mereka segera melunasinya karena bertujuan sebagai shock therapy secara psikologis kepada para penunggak pajak agar melunasi tunggakan pajaknya.

“Target Penerimaan PBB di wilayah Kecamatan Senen masih terpaut jauh untuk itu upaya peringatan seperti ini akan terus kami lakukan. Seluruh penunggak pajak di Senen dan Sudin Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat yang belum membayar PBB 2014 dan tahun-tahun sebelumnya akan dipasangi papan pengumuman, spanduk dan stiker. Jika masih membandel, mereka akan ditagih paksa lalu asetnya disita untuk dilelang sebagai pembayaran tunggakan pajak. Demikian arahan dari Johari, MH Kepala UPPD Senen dalam pemasangan segel plang tunggakan PBB bersama unsur jajaran Kelurahan dan Kecamatan Senen yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2014 lalu. Kegiatan ini akan terus berlanjut dan diharapkan akan menjadi peringatan bagi Wajib Pajak PBB yang belum melaksanakan kewajibannya. (Phn)

                  Penyelenggaraan Reklame Harus Mengurus Izin

Operasi Penertiban Reklame

Menurut Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame menyatakan bahwa “Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum”. Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas semua penyelenggaraan reklame.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pajak Daerah ini, dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha didalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Daerah, dengan harapan kesadaran masyarakat untuk mengurus izin penyelenggaraan reklame dengan membayar pajak, khususnya Pajak Reklame akan semakin meningkat dan bagi aparat pemungut pajak bekerja secara profesional yang didasari pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan peraturan yang melindungi.

      Operasi Gabungan Penertiban Reklame yang dilaksanakan oleh Dinas Pelayanan Pajak adalah sebagai implementasi Perda yang sudah diamanatkan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta dan sesuai dengan Instruksi Gubernur sehingga diperlukan tindakan penertiban bagi Reklame yang tidak berizin, terletak di pedestrian atau jalur hijau dan pinggiran kali, salah lokasi, salah ukuran serta reklame yang Belum Daftar Ulang (BDU) atau perpanjangan.

“Setelah dilakukan prosedur surat peringatan dan apabila Wajib Pajak tetap membandel tidak mau mengurus izin reklame maka diperlukan upaya pembongkaran reklame, beritahukan secara sopan dan santun bagi pemilik reklame yang akan dibongkar” demikian pernyataan Johari, MH Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Senen saat melepas para petugas gabungan penertiban reklame yang terdiri dari unsur UPPD Senen, unsur Kecamatan Senen, Satpol PP Kecamatan, Polsek Senen dan Koramil Senen di depan kantor Kecamatan. Operasi penertiban dilaksanakan pada tanggal 3, 4 dan 5 Desember 2014 pada 44 sasaran. Operasi berjalan sukses dan menghasilkan banyaknya pemilik reklame yang sadar dan mengurus izin reklamenya. Hal ini menambah penghasilan Pajak Daerah dari sumber Pajak Reklame yang pada gilirannya akan menjadi sumber pendapatan bagi pembiayaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta. (Phn)           

Jembatan Atrium KODE ZNT DI SENEN

	NOP	KD_ZNT
2	317303000100100020	AA	317303000100100020	317303000100100020
3	317303000100100030	AA	317303000100100030	317303000100100030
4	317303000100100040	AA

		Bioskop Rex di zaman kolonial sekarang Darma Agung
DBKB EKSISTING TAHUN 2013 DAN USULAN DBKB 2014
NO	JENIS BAHAN	NAMA BAHAN/TENAGA KERJA	DBKB EKSISTING TAHUN 2012			DBKB 2014 USULAN RAPAT
			SATUAN	PUSAT	BARAT
a	b	c	d	g	i	k
1	01	MANDOR	HR	57,5	57,5	85
2	01	KEPALA TUKANG	HR	52,5	52,5	80
3	01	TUKANG

Pasar Senen era 70' an

Komposisi WP PBB di Senen Tahun 2013

Komposisi PBB berdasarkan Tarif Pajak   No   Tarif   PBB terutang   Jml NOP   % PBB                1 0,01%  Rp                      115.323.538,60                   14.943                 0,30               2 0,10%  Rp                  6.189.708.899,00                     9.431               16,02               3 0,20%

Jalan Senen Raya, tahun 1971 KLASIFIKASI DATA BUMI DAN BANGUNAN NJOP SENEN
No.	NOP	KD_KLS_TANAH	L_BUMI	KD_KLS_BNG	LBANG
1	317303000100100020	47	112	24	80
2	317303000100100030	47	40	23	40
3	317303000100100040

                               

                              Vincke Passer atau Pasar Senen tempo doeloe


Data SPPT PBB Tarif 003 Kelurahan Paseban

No	NOP		Alamat Objek PajakV
1	31.73.030.002.	001.0003-0	JL KRAMAT RAYA
2	31.73.030.002.	001.0007-0	JL KRAMAT RAYA
3	31.73.030.002.	001.1388-0	KO PERTOKOAN KENARI MAS

Kampanye Pemilu di Senen, 1982


Data SPPT PBB Tarif 003 Kelurahan Kenari

No.	NOP		Alamat Objek Pajak
1	31.73.030.001.	001.0115-0	JL KRAMAT RAYA
2	31.73.030.001.	001.0116-0	JL KRAMAT RAYA
3	31.73.030.001.	001.0118-0

Simpang Lima Senen era 70'an


Data Bumi dan Bangunan SPPT PBB Tarif 001 Kelurahan Kenari A

1	31.73.030.001.001-0002.0	JL KRAMAT IV	RT:002 RW:08
2	31.73.030.001.001-0003.0	JL KRAMAT IV	RT:002 RW:08
3	31.73.030.001.001-0004.0