Penyerahan SPPT PBB-P2 Kecamatan Senen

Tahun 2015

Pembangunan di DKI Jakarta memerlukan dana yang sangat besar. Meskipun APBD dari tahun ke tahun terus meningkat, namun infrastruktur kota dan sarana kebutuhan masyarakat lainnya yang harus dibangun masih cukup banyak dan masih belum tercukupi. Untuk itu peningkatan Pajak Daerah terus dilaksanakan. APBD DKI 2015 adalah sebesar Rp 73,083 trilliun. Anggaran tersebut meningkat 0,24 persen dari APBD tahun lalu sebesar Rp72,9 triliun.  ‎Prioritas pembangunan dilakukan pada penanggulangan banjir, pembangunan tanggul-tanggul, perbaikan jalanan, pembelian tanah untuk ruang terbuka hijau. Jakarta membutuhkan banyak lahan untuk membuat waduk. Selain itu akan dipercepat perbaikan dan pembangunan sekolah-sekolah, termasuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) selain peningkatan kualitas dan kuantitas Kartu Jakarta Sehat (KJS) . Untuk anggaran pendidikan, Pemprov DKI menganggarkan 27 persen dari total APBD DKI 2015.

Selamat Tahun Baru 2015

Di tahun 2015 pada hari Jumat tanggal 2 Januari, terjadi restrukturisasi organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu berupa bertambah dan berkurangnya unit-unit kerja yang ada, sehingga mengakibatkan berubahnya susunan struktur organisasi berikut pejabat pelaksananya. Pada Dinas Pelayanan Pajak (DPP) yang merupakan unit induk dari Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Senen telah berganti Kepala Unit dari Bapak H. Johari, MH ke Ibu Hj. Yati Rochayati, MM yang sebelumnya bertugas menjadi Kepala UPPD Gambir. Begitupun struktur 3 Kepala Seksi yang telah dihapus dan fungsinya melebur menjadi satu di Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pada tanggal 3 Januari 2015 dilaksanakan senam bersama Korpri DPP yang diadakan di Cipanas Garut. Kepala Dinas Pelayanan Pajak yang baru Bapak H. Agus Bambang Setyo Widodo yang menggantikan Bapak H. Iwan Setiawandi di acara tersebut menekankan perlunya kebersamaan dan kekompakan dalam rangka mempercepat pencapaian target pendapatan pajak di tahun 2015 seiring dengan peningkatan metode online system Pajak Daerah. Selamat bertugas kepada para pejabat yang baru semoga amanah dan mampu melaksanakan tujuan organisasi. Kepada pejabat yang lama semoga tetap sukses dan tetap berjuang di pekerjaan masing-masing, terima kasih atas karya dan kinerja selama ini, semoga Allah selalu bersama kita. (Phn)

Pemasangan Plang Tunggakan PBB sebagai Penegakan Hukum 

Pemasangan Plang Tunggakan PBB di Jalan Kramat Raya

Pajak Bumi dan Bangunan atau disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan. Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak PBB.

Tindakan penyegelan terhadap bangunan dan tanah tersebar di wilayah Senen berdasarkan Intruksi Gubernur (Ingub) Nomor 89 Tahun 2013. Tindakan ini terpaksa dilakukan karena pemilik bangunan dan lahan mengabaikan surat peringatan yang telah disampaikan oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Melalui tindakan ini diharapkan mereka segera melunasinya karena bertujuan sebagai shock therapy secara psikologis kepada para penunggak pajak agar melunasi tunggakan pajaknya.

“Target Penerimaan PBB di wilayah Kecamatan Senen masih terpaut jauh untuk itu upaya peringatan seperti ini akan terus kami lakukan. Seluruh penunggak pajak di Senen dan Sudin Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat yang belum membayar PBB 2014 dan tahun-tahun sebelumnya akan dipasangi papan pengumuman, spanduk dan stiker. Jika masih membandel, mereka akan ditagih paksa lalu asetnya disita untuk dilelang sebagai pembayaran tunggakan pajak. Demikian arahan dari Johari, MH Kepala UPPD Senen dalam pemasangan segel plang tunggakan PBB bersama unsur jajaran Kelurahan dan Kecamatan Senen yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2014 lalu. Kegiatan ini akan terus berlanjut dan diharapkan akan menjadi peringatan bagi Wajib Pajak PBB yang belum melaksanakan kewajibannya. (Phn)

                  Penyelenggaraan Reklame Harus Mengurus Izin

Operasi Penertiban Reklame

Menurut Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame menyatakan bahwa “Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum”. Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas semua penyelenggaraan reklame.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pajak Daerah ini, dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha didalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Daerah, dengan harapan kesadaran masyarakat untuk mengurus izin penyelenggaraan reklame dengan membayar pajak, khususnya Pajak Reklame akan semakin meningkat dan bagi aparat pemungut pajak bekerja secara profesional yang didasari pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan peraturan yang melindungi.

      Operasi Gabungan Penertiban Reklame yang dilaksanakan oleh Dinas Pelayanan Pajak adalah sebagai implementasi Perda yang sudah diamanatkan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta dan sesuai dengan Instruksi Gubernur sehingga diperlukan tindakan penertiban bagi Reklame yang tidak berizin, terletak di pedestrian atau jalur hijau dan pinggiran kali, salah lokasi, salah ukuran serta reklame yang Belum Daftar Ulang (BDU) atau perpanjangan.

“Setelah dilakukan prosedur surat peringatan dan apabila Wajib Pajak tetap membandel tidak mau mengurus izin reklame maka diperlukan upaya pembongkaran reklame, beritahukan secara sopan dan santun bagi pemilik reklame yang akan dibongkar” demikian pernyataan Johari, MH Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Senen saat melepas para petugas gabungan penertiban reklame yang terdiri dari unsur UPPD Senen, unsur Kecamatan Senen, Satpol PP Kecamatan, Polsek Senen dan Koramil Senen di depan kantor Kecamatan. Operasi penertiban dilaksanakan pada tanggal 3, 4 dan 5 Desember 2014 pada 44 sasaran. Operasi berjalan sukses dan menghasilkan banyaknya pemilik reklame yang sadar dan mengurus izin reklamenya. Hal ini menambah penghasilan Pajak Daerah dari sumber Pajak Reklame yang pada gilirannya akan menjadi sumber pendapatan bagi pembiayaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta. (Phn)           

Jembatan Atrium KODE ZNT DI SENEN

	NOP	KD_ZNT
2	317303000100100020	AA	317303000100100020	317303000100100020
3	317303000100100030	AA	317303000100100030	317303000100100030
4	317303000100100040	AA

		Bioskop Rex di zaman kolonial sekarang Darma Agung
DBKB EKSISTING TAHUN 2013 DAN USULAN DBKB 2014
NO	JENIS BAHAN	NAMA BAHAN/TENAGA KERJA	DBKB EKSISTING TAHUN 2012			DBKB 2014 USULAN RAPAT
			SATUAN	PUSAT	BARAT
a	b	c	d	g	i	k
1	01	MANDOR	HR	57,5	57,5	85
2	01	KEPALA TUKANG	HR	52,5	52,5	80
3	01	TUKANG

Pasar Senen era 70' an

Komposisi WP PBB di Senen Tahun 2013

Komposisi PBB berdasarkan Tarif Pajak   No   Tarif   PBB terutang   Jml NOP   % PBB                1 0,01%  Rp                      115.323.538,60                   14.943                 0,30               2 0,10%  Rp                  6.189.708.899,00                     9.431               16,02               3 0,20%